SPBU 45.582.11 Kedungjenar Blora Disorot, Diduga Jadi Lokasi Pungli dan Penyaluran BBM Subsidi ke Pengangsu

BLORA, MANDALAPOST.ID – Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi kembali mencuat di Kabupaten Blora. SPBU 45.582.11 Kedungjenar kini menjadi sorotan publik setelah muncul indikasi kuat praktik pungutan liar (pungli) serta penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite kepada pengangsu atau tengkulak.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, aktivitas pengisian BBM subsidi di SPBU tersebut diduga berlangsung secara terang-terangan.

Para pengangsu disebut menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut empat hingga lima jerigen besar dalam sekali pengisian, tanpa hambatan berarti dari pihak SPBU.

Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini diduga melibatkan oknum operator SPBU. Seorang pengangsu berinisial RK mengaku adanya setoran atau potongan tertentu yang harus diberikan agar proses pengisian berjalan lancar.

“Setiap isi Rp100 ribu, ada potongan untuk operator. Itu sudah biasa supaya tidak dipersulit,” ungkap RK.

Pengakuan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik pungli serta pembiaran sistematis dalam penyaluran BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Sikap manajemen SPBU juga menuai tanda tanya. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, mandor SPBU 45.582.11 Kedungjenar memilih tidak memberikan tanggapan. Sikap bungkam ini justru menimbulkan kecurigaan publik akan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan pihak internal.

Masyarakat kini mendesak PT Pertamina (Persero) agar tidak tinggal diam. Program Subsidi Tepat dinilai hanya akan menjadi jargon semata jika pengawasan di lapangan lemah dan kebocoran distribusi dibiarkan terus terjadi.

Publik menuntut Pertamina segera mengambil langkah konkret, di antaranya:

Melakukan inspeksi mendadak ke SPBU 45.582.11 Kedungjenar serta membuka rekaman CCTV setidaknya satu bulan terakhir.

Menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran, mulai dari skorsing distribusi hingga pencabutan izin operasional.

Menindak keras oknum operator yang terlibat, termasuk pemecatan jika terbukti melakukan pungli atau penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat Blora menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar janji atau klarifikasi normatif, melainkan tindakan nyata agar BBM subsidi benar-benar sampai ke tangan rakyat, bukan menumpuk di jerigen para pengangsu.

Jika dugaan ini dibiarkan tanpa penindakan serius, kepercayaan publik terhadap pengelolaan BBM subsidi dan kredibilitas Pertamina sebagai BUMN strategis dikhawatirkan akan semakin tergerus.

Red/Tim